Pekanbaru, LATAHNEWS.COM – Ketua PW GP Ansor Riau, Khoirul Huda, menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, saat ditemui di Rumah Toleransi PW GP Ansor Riau, pada Rabu (28/01/2026).
Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga independensi dan netralitas institusi kepolisian.
Ia mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian, karena dinilai dapat membuka ruang tarik-menarik politik serta memunculkan dualisme komando atau ‘matahari kembar’.
“Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan politik,” ujar Khoirul Huda.
Menurut Huda, gagadan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekedar struktur, tetapi dapat membuka peluang terjadinya politisasi penegak hukum.
“Dalam urusan keamanan, negara butuh satu komando yang tegas dan profesional,” imbuh Huda.
Khoirul Huda juga menegaskan, evaluasi terhadap Polri sebaiknya dilakukan melalui penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan, dan pembenahan integritas, bukan dengan menambah jabatan politik baru.
Ia menilai pernyataan Kapolri yang memilih ‘menjadi petani’ sebagai simbol keberanian menolak kompromi jabatan dan menggerus institusi.
Diketahui, Kapolri menyampaikan penolakan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, dengan alasan menjaga kejelasan rantai komando serta kehormatan institusi.
Agus Nurwansyah
Discussion about this post